Karyawan PLN Unjukrasa ke Istana Tolak Hasil RUPS 2008

[yafet]

Jakarta (ANTARA News) - Sekitar 7.000 karyawan PT (Persero) PLN, Rabu pagi, melakukan unjukrasa ke Istana Negara, Jakarta, menolak hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2008.

Peserta demonstrasi menolak hasil RUPS yang diselenggarakan pada 8 Januari 2008, yang antara lain memutuskan bahwa PT PLN Distribusi Jawa dan Bali akan dijadikan anak perusahaan.

Selain itu, demo juga menolak PT Indonesia Power dan PT Pembangkit Jawa Bali (anak perusahaan--red) menjadi BUMN yang terpisah dari PT PLN.

"Serikat Pekerja PLN menolak keputusan RUPS yang jelas-jelas merugikan rakyat, dan berpotensi mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Ketua Umum DPP SP PLN, Ahmad Daryoko.

Serikat Pekerja PLN juga menilai keputusan RUPS itu melecehkan konstitusi karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, serta tidak mematuhi Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Judicial Review tanggal 15 Desember 2004 mengenai Pembatalan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Transmisi dan Distribusi.

"Keputusan RUPS memisah-misah Bidang Usaha Pembangkit, Transmisi dan Distribusi bisa mengakibatkan Tarif Dasar Listrik menjadi mahal," kata Ahmad.

Para peserta unjukrasa yang merupakan perwakilan karyawan PT PLN dari berbagai wilayah di Indonesia itu datang dengan menumpang sekitar 20 bis.

Mereka yang pada umumnya mengenakan pakaian dinas lapangan, ditambah dengan ikat kepala bertuliskan SP PT PLN, mengusung bendera Merah Putih dan sejumlah spanduk dan poster, memulai aksinya di Jalan Merdeka Selatan menuju Istana Negara.

Sambil menyanyikan sejumlah lagu perjuangan seperti 'Halo-Halo Bandung', 'Bendera Merah Putih', dan 'Maju Tak Gentar', para karyawan membawa spanduk dan posterl bertuliskan antara lain, "RUPS PT PLN Tidak Berpihak Kepada Rakyat," "Memisah Anak Perusahaan Menjadi BUMN Tersendiri adalah Politik Devide At Impera".

Meski demonstrasi dilakukan dengan tertib, aksi tersebut sempat membuat arus lalu lintas dari arah Tugu Tani menuju kawasan Air Mancur Bundaran Bank Indonesia tersendat.

Demikian juga arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman ke arah Tugu Monas-Kota macet, yang mengakibatkan perjalanan ratusan karyawan menuju kawasan Monas dan sekitarnya menjadi terhambat. (*)

[widiyono]

5.000 Karyawan PLN Demo Coba Menyusup ke Istana

Sekitar 5.000 karyawan PT PLN menolak hasil keputusan RUPS yang memecah unit usaha PLN. Mereka bergerak ke arah Istana Merdeka.
Sejak pukul 10.00 WIB, Rabu (30/1), mereka telah memenuhi Jalan Medan Merdeka Barat. Mereka long march menuju Istana Merdeka.
Pada pukul 10.05 WIB, mereka sempat berorasi di depan Gedung Mahkamah Konstitusi. Orator memprotes keputusan RUPS yang menjadikan PT Indonesia Power dan PT PJB menjadi BUMN yang terpisah dari PLN.

Tidak hanya itu, RUPS juga memutuskan PT PLN Distribusi Jawa Bali dan PT PLN P3B Jawa Bali menjadi anak perusahaan. Sementara PT PLN Kantor Pusat Pikitring Wilayah Luar Jawa, P3B Sumatera dan lain-lain menjadi perum.

“Keputusan RUPS melecehkan konstitusi karena bertentangan dengan pasal 33 ayat 2 UUD 1945. Keputusan RUPS jelas-jelas merugikan rakyat dan mengancam keutuhan NKRI,” tuturnya.
Massa memakai berbagai atribut karyawan PLN, yakni seragam kuning, merah, dan biru. Mereka juga mengusung keranda mayat sebagai simbol kematian konstitusi. Pukul 10.00 WIB, ribuan karyawan ini mulai bergerak ke Istana.

Mereka akan memberikan surat kepada Presiden SBY terkait penolakan unbundling (pemecahan unit usaha) PLN. Surat juga ditembuskan ke pimpinan DPR, MK, Lemhannas, BIN, Dewan Ketahanan Nasional, BUMN dan Serikat Pekerja seluruh Indonesia.
Perwakilan karyawan PLN sempat menemui hakim konstitusi untuk menyampaikan aspirasi mereka. Aksi turun ke jalan ini tidak terbendung meski sebelumnya Dirut PLN Eddie Widiono telah membacakan pernyataan Menneg BUMN yang membatalkan rencana restrukturisasi PLN.

Karyawan PLN Coba Menyusup ke Istana
Sekitar 10 karyawan PLN yang tergabung dengan ribuan karyawan lainnya sempat diamankan personel Polisi Militer (PM). Pengamanan dilakukan karena mereka mencoba menyusup masuk ke Istana lewat pintu samping.
Semula ulah mereka tidak disadari petugas keamanan. Namun begitu mereka mencoba masuk, sekitar 30 personel PM bersenjata lengkap langsung mendekat.

Mereka kemudian menarik para pendemo ke luar pagar dan mengamankannya. Saat itu sempat terjadi adu mulut antara aparat dengan para karyawan ini.
Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.20 WIB, Rabu (30/1). Namun aksi ini membuahkan hasil positif, pihak keamanan akhirnya memperbolehkan tiga perwakilan karyawan masuk ke dalam Istana melalui pintu Setneg untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Untuk mengamankan aksi karyawan PLN yang menolak restrukturisasi itu, personel PM berjaga-jaga di sekeliling pagar Istana. Mereka berdiri dengan jarak masing-masing sekitar 5 meter.
Lalin Menuju Istana Macet Total
Aksi demo 5.000 karyawan PT PLN berdampak bagi para pengguna jalan. Mereka yang melintas di sekitar Jalan Medan Merdeka Utara, Merdeka Barat dan Veteran terjebak di tengah kemacetan parah.
Karyawan yang berkonsentrasi di Istana Merdeka membuat arus lalu lintas di jalan-jalan itu sulit ditembus kendaraan.
Jalan Medan Merdeka Barat yang semula bisa dilalui 4 lajur kendaraan, sejak pukul 10.00 WIB, Rabu (30/1) hanya tersisa satu lajur.

Kendaraan-kendaraan pribadi terpaksa memasuki jalur busway. Itu pun tidak membuat arus kendaraan lancar.
Sementara di Jalan Medan Merdeka Utara juga terjadi kemacetan. Antrean kendaraan berujung di depan Stasiun Gambir di Jalan Medan Merdeka Timur.
Kondisi serupa terjadi di Jalan Veteran. Kemacetan mencapai pintu gerbang Bina Graha.

Ditemui Seskab dan Jubir SBY, Ribuan Pekerja PLN Kecewa
Ketua Serikat Pekerja (SP) PLN Hadi Ahmad Daryoko beserta tujuh orang pengurus SP PLN mewakili 5.000 karyawan PLN ditemui Seskab Sudi Silalahi dan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallaranggeng di kantor Sesneg untuk menyalurkan aspirasi SP. Sayang, pertemuan ini tidak menghasilkan hasil kongkret.
“Kami kecewa,” kata Daryoko, seusai ditemui keduanya, di Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (30/1).

Kekecewaan itu karena keinginan SP tidak bisa ditindaklanjuti secara konkret. Kedua pembantu Presiden ini hanya mendengarkan dan tidak bisa membuat kebijakan konkret. “Makanya kami ingin langsung ketemu Presiden, tetapi tidak bisa,” tambahnya sambil berorasi di tengah-tengah massa.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam, pihak SP menjelaskan permasalahan PLN apabila PLN disuborderkan dalam biro-biro kerja, maka akan memungkinkan swasta asing masuk. “Ini kan bentuk penjajahan baru,” tambahnya.
Menghadapi kenyataan deadlock pertemuan ini, SP mengancam akan melakukan demonstrasi yang lebih besar. Bahkan, massa yang sudah tidak terbendung emosinya, meneriakkan yel-yel “Padamkam listrik” dengan bergelora.

Perlahan, massa membubarkan diri dengan puluhan armada bus. Akibatnya, jalan sekitar Istana Merdeka kembali lancar. Polisi yang berjumlah lebih dari 100 orang pun ditarik mundur.
MENTERI ESDM MINTA DEMO TAK GANGGU PELAYANAN PLN
Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro meminta unjuk rasa Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) tidak mengganggu pelayanan listrik kepada masyarakat.

“Saya meminta PLN tetap melayani masyarakat memberikan pasokan listrik dan tidak boleh terjadi pemadaman atau gangguan dalam sistem pasokan listrik,” katanya di Jakarta, Rabu.
Ribuan karyawan PLN dari berbagai daerah melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, menolak restrukturisasi perusahaan seperti yang diamanatkan RUPS pada 8 Januari lalu.
Sebelumnya, Dirut PLN Eddie Widiono menjamin kepada masyarakat tidak akan ada pemadaman listrik akibat unjuk rasa tersebut.
Purnomo mengingatkan, pegawai beserta seluruh jajaran PLN mempunyai tanggung jawab besar dalam menjamin ketersediaan tenaga listrik.

Sebab, lanjutnya, listrik merupakan infrastruktur pokok dalam kegiatan ekonomi masyarakat.
Ia juga menambahkan, pemerintah akan selalu mengusahakan peningkatan pelayanan secara efektif dan efisien, termasuk kelistrikan.

RUPS PLN pada 8 Januari itu mengamanatkan, direksi agar melakukan tiga aksi restrukturisasi korporat.

Pertama, menjadikan PT Indonesia Power (IP) dan PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) sebagai BUMN tersendiri yang terpisah dari PLN.
Kedua, membentuk direktorat regional yakni Jawa-Bali, Sumatera dan lainnya dengan PLN sebagai induk perusahaan.
Ketiga, membentuk lima anak perusahaan distribusi di Jawa Bali dan satu anak perusahaan transmisi.

SP PLN menduga restrukturisasi itu merupakan agenda tersembunyi berupa penjualan aset PLN kepada asing. (Detikcom/Ant/m)