Karyawan PT PLN Ancam Mogok Massal

[yafet]

Karyawan PT PLN se-Indonesia mengancam mogok nasional bila DPR RI tetap mengesahkan rancangan peraturan pemerintah dengan perhitungan pesangon dan jaminan pemutusan hubungan kerja yang dinilai merugikan karyawan BUMN itu.Rencana mogok nasional merupakan hasil Musyawarah Besar Serikat Pekerja PT PLN yang diikuti DPD SP PLN se-Indonesia yang berlangsung di Trawas, Kabupaten Mojokerto, Sabtu (1/9).

“Ini persoalan serius yang harus ditanggapi, taman-teman sepakat untuk mogok massal nasional bila RPP tersebut tetap disahkan,” kata Ketua Umumum DPP Serikat Pekerja PT PLN Ahmad Daryoko kepada wartawan di Trawas, Mojokerto.

Rancangan peraturan pemerintah tersebut kini dalam proses pembahasan di Komisi IX DPR RI, meski dalam pembahasan karyawan BUMN khususnya karyawan PT PLN, rancangan peraturan dinilai memecah belah karyawan.

Menurut Daryoko, selama ini proses pemberian pesangon bagi karyawan PT PLN yang memasuki purna tugas tidak ada masalah, namun dalam rancangan peraturan karyawan saat pensiun tidak mendapatkan pesangon memadai.

“Hak-hak karyawan setelah pensiun nyaris tidak mendapatkan apa-apa, hampir 50 persen dana pensiun tidak diberikan, bila RPP tersebut disahkan. Ini sangat tidak manusiawi,” katanya.
Peraturan itu, katanya, hanya mengakomodasi segelintir pengusaha yang akan digunakan untuk mem PHK karyawannya, tanpa mempertimbangkan dampak luas yang akan timbul akibat pemberlakuan peraturan tersebut.

Karena itu, bila rancangan peraturan pemerintah disahkan, seluruh karyawan PT PLN akan mogok massal di seluruh Indonesia. Bahkan, sekarang sekitar 2.000 karyawan yang berada di level manager telah mengajukan diri untuk pensiun dini.
“Sebelum rancangan peraturan pemerintah itu disahkan, mereka mengajukan pensiun dini. Ini ancaman serius yang tidak bisa dianggap enteng,” katanya.

Direktur Utama PT PLN Edi Widianto yang hadir dalam acara tersebut menyatakan akan memperjuangkan agar hak-hak karyawan PT PLN tidak terkurang saat mereka pensiun.
“Ini komitmen direksi untuk memperjuangkan hak-haknya karyawan agar tidak kehilangan haknya setelah memasuki masa pensiun,” ujarnya.

Edi menjelaskan bahwa RPP tersebut keluar karena keinginan pemerintah agar investasi bisa masuk ke Indonesia. “Jadi, harus dipahami seluruh karyawan,” katanya.

Sumber: Media Indonesia

[gundul]

KALAU RPP DENGAN PERHITUNGAN PESANGON DISAHKAN MAKA , KARYAWAN BUMN ITU IBARATNYA SUDAH JATUH KETIMPA TANGGA PULA ,

1.SEBAB MEMBANGUN INVESTASI ( SEPERTI LISTRIK )TDK BERDASARKAN NILAI-NILAI USAHA TAPI KEPUTUSAN POLITIK

2.DAN LAGI YANG NAMANYA BUMN ITU IBARATNYA DIBERI MODAL UNTUK MENJALANKAN USAHA DAN MEMBANTU KEPUTUSAN POLITIK

3.MINIMAL ADA KESEIMBANGAN DALAM PROSESNYA ( HINGGA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA BISA DITERAPKAN )

4.MUNGKIN SISTEM HARUS DIRUBAH SEBAB FUNGSI USAHA PELAYANAN PUBLIK TDK SEMUDAH DITEORIKAN DAN ITU HARUS ADA TERAPANNYA YANG KONKRITNYA HINGGA DAPAT MENGIKUTI SECARA DINAMIS DALAM DINAMIKA

MASYARAKAT
TERNYATA DALAM PROSES USAHANYA TUNTUTAN MASYARAKAT LEBIH DOMINAN , DAN PERLU DIINGAT PULA SEJAHAR TAHUN 2004 TELKOMSEL JATUH KE TANGAN PIHAK ASING !
he he parpol lg cari rp . . .

[medanmania]

Ribuan Pendemo Banjiri Jakarta

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ribuan pendemo dari berbagai kelompok dan organisasi masyarakat hari ini, Jumat (30/01) akan melakukan demo di sejumlah titik Ibu Kota.

Petugas Traffic Management Center Brigadir Briptu Witradi yang dihubungi Tempo menghimbau, pengguna jalan yang akan melintasi kawasan demonstrasi untuk mencari jalan alternatif, guna menghindari potensi kemacetan.

Aksi pertama pada pukul 09.00 WIB, sekitar 250 orang dari LBH Jakarta dan Forum Warga Pilar Tertindas akan berdemo di depan Kantor Kejaksaan Agung, Mapolda Metro Jaya dan Gedung Mahkamah Agung. Mereka menuntut penyelesaian sengketa tanah di Kampung Pilar Bekasi.

Pada pukul 10.00. WIB, sekitar 5000 sampai 7500 pendemo yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT PLN wilayah Jawa, Bali, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Maluku, NTT, NTB berencana menggelar unjuk rasa di 5 lokasi, yaitu: Kantor Kementerian BUMN di gedung Garuda jalan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di jalan MH Thamrin Jakarta Pusat, Kantor Dewan Ketahanan Nasional di jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat, gedung Mahkamah Konstitusi di jalan Merdeka Barat Jakarta Pusat, depan Istana Negara di jalan Merdeka Utara Jakarta Pusat.

"Pengunjuk rasa menolak restrukturisasi atau swastanisasi di tubuh PLN," kata Witradi. Masa direncanakan akan berkumpul di lapangan IRTI Monas, Jakarta Pusat, kemudian berjalan kaki menuju ke lokasi unjuk rasa.

Pada pukul 11.00 WIB sekitar 100 orang yang tergabung dalam Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia akan berdemo di depan Kantor Departemen Keuangan. Sedangkan pada pukul 12.00 WIB, 250 pendemo yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Penyelamat Uang Rakyat akan berdemo di depan Istana Negara. Keduanya menuntut penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia.

[nandar]

Restrukturisasi PLN Batal

MedanBisnis – Jakarta
Rencana restrukturisasi anak-anak usaha PT PLN (persero) sudah dibatalkan, namun Serikat Pekerja (SP) PLN tetap melaksanakan aksi demo. “Iya, restrukturisasi memang sudah dicabut, tapi kita ingin memberi pelajaran bagi yang seenaknya saja merestrukturisasi sepihak,” kata Ketua DPP Serikat Pekerja PJB Edy Hartono ketika dihubungi Rabu (30/1).

Menneg BUMN Sofyan Djalil menanggapi aksi demo Serikat Pekerja PLN itu bahwa dirinya sudah mengeluarkan surat pada tanggal 25 Januari untuk mengubah hasil RUPS PLN 21 Januari yang memutuskan untuk merestrukturisasi PLN, termasuk memisah dua anak usahanya yakni PT Indonesia Power (IP) dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB).
Menurut Edy, pihaknya juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat melalui aksi demo ini. “Bahwa PLN sebagai tulang punggung ekonomi jangan dijual ke asing. Jadi intinya lebih ke menolak penjualan aset negara,” imbuhnya.

Sekitar 7.000 orang pekerja PLN berkumpul di lokasi, mulai dari Gedung BUMN, ESDM, MA, dimana sebagian besar berasal dari PLN dan anak usahanya, Indonesia Power (IP) dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB). Mereka menggelar demo ke Istana Negara."Ada tambahan dari Pertamina, Telkom dan Telkomsel," kata Edy.
Para pekerja PLN itu membawa sejumlah spanduk dan juga berorasi. "Bubarkan Kementerian PLN'.

Seperti diketahui, SP PLN sebelumnya menolak rencana restrukturisasi PLN, yang akan memasukkan pemisahan dua anak usaha PLN yakni IP dan PJB. Mereka bahkan mengancam akan melaksanakan pemadaman jika penaolakan mereka tidak mendapat respons.

Namun karena resistensinya sangat tinggi, pemerintah akhirnya membatalkan rencana pelepasan IP dan PJB dari PLN. Kedua anak usaha itu batal dilepas sebagai BUMN sendiri, namun sahamnya tetap akan dilepas ke publik.

Menurut Menneg BUMN Sofyan Djalil, rencana pelepasan anak usaha tidak bertujuan untuk menjual PLN. Pelepasan anak-anak usaha itu semata-mata demi efisiensi PLN.
“Yang penting PLN itu jadi efisien dan kompetitif,” ujar Menneg BUMN Sofyan Djalil saat ditemui di kantornya, Gedung Garuda, Jakarta, Rabu.

Mengenai aksi demo Serikat Pekerja PLN pada hari ini, Sofyan menjelaskan bahwa hal itu adalah terkait restrukturisasi PLN. “Mereka tidak setuju dan memberikan pandangan, dan restrukturisasi itu kan dalam pembicaraan di Menko Perekonomian dan lain-lain,” jelasnya.

Sofyan mengakui bahwa dirinya sudah mengeluarkan surat pada tanggal 25 Januari untuk mengubah hasil keputusan RUPS PLN 21 Januari yang memutuskan untuk merestrukturisasi PLN, termasuk memisah dua anak usahanya yakni PT Indonesia Power (IP) dan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB).

Ide pemisahan IP dan PJB, menurut Sofyan disebabkan karena PLN sudah tidak efisien. Ia mencontohkan, sebanyak 43 unit usaha memberikan laporan langsung kepada direksi sehingga kinerjanya menjadi sangat tidak efisien.

Meski demikian, Sofyan mengaku masih membuka pintu diskusi dengan para karyawan PLN. "Yang penting untuk kebaikan PLN, nggak ada yang namanya menang-kalah. Jadi ini masalah sosialisasi saja.”

Selanjutnya, Sofyan berharap agar karyawn PLN tidak melakukan pemadaman meski tidak setuju dengan restrukturisasi PLN. “Tidak boleh. Perbedaan pendapat itu bisa didiskusikan. Tapi tidak boleh pemadaman itu,” pungkasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro juga meminta Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero) yang menolak putusan RUPS PLN agar tidak mengganggu pelayanan listrik.

Purnomo mengingatkan pegawai beserta seluruh jajaran PLN mempunyai tanggung jawab besar dalam menjamin ketersediaan tenaga listrik, yang merupakan infrastruktur pokok dalam kegiatan ekonomi masyarakat. (dtf/ant)