Restrukturisasi PLN Ditargetkan Rampung Maret 2008

[yafet]

Jakarta (ANTARA News) - Restrukturisasi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditargetkan selesai pada Maret 2008 termasuk perombakan manajemen BUMN tersebut.

"PLN terlalu sentralistik, dia mempunyai 43 unit usaha dan banyak direksi sehingga bisa mempersulit gerak PLN akibatnya nanti siapa yang akan peduli kalau ada mati listrik di daerah pelosok," kata Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, wewenang direksi terlalu luas sehingga dikhawatirkan tidak mampu memonitor seluruhnya.

"Maret nanti akan ada blue printnya jadi semua unit usaha PLN akan menjadi anak usahanya yang diharapkan bisa lebih baik," katanya.

Menurut dia, sentralisasi seperti yang diterapkan PLN saat ini kurang tepat sehingga unit-unit usaha tersebut direncanakan menjadi anak perusahaan yang diharapkan mampu mempercepat proses pengambilan keputusan.

Pada Maret 2008 nanti juga akan dilakukan perombakan direksi PLN.

"Kita belum tahu berapa yang akan diganti tapi ini berkaitan salah satunya dengan habisnya masa jabatan direksi-direksi tersebut," katanya. (*)

Sumber: http://www.antara.co.id/arc/2008/1/2...ng-maret-2008/

[yafet]

Harapan di Balik Restrukturisasi PLN

INILAH.COM, Jakarta - Pengembang perumahan sederhana menanggapi positif program restrukturisasi dan reorganisasi PT PLN. Dengan manajemen yang lebih baik dan menerapkan pola desentralisasi, PLN diharapkan meningkatkan layanan kebutuhan listrik perumahan.

Pola desentralisasi PLN diharapkan mampu menjawab kendala birokrasi manajerial yang selama ini dihadapi pengembang di daerah. Diharapkan perbaikan kinerja dan efisiensi PLN akan mempermudah penyediaan kebutuhan akan listrik bagi perumahan murah.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (REI), Teguh Satria, menjelaskan, pola kerja PLN selama ini sudah dipersiapkan untuk menjadi otonom. Pemangkasan birokrasi administrasi diharapkan bisa mendorong pelayanan listrik di proyek perumahan lebih baik.

“Penentuan tarif secara otonom akan lebih baik karena bisa diselaraskan dengan kebutuhan pada masing-masing daerah,” jelas Teguh kepada INILAH.COM, Sabtu (11/1).
Restrukturisasi dan reorganisasi PT PLN juga disambut baik Epi Suryawijaya, Direktur Utama PT Catur Mitra Persada. Menurutnya, pengembang rumah sehat sederhana (RSh) sangat membutuhkan ketersediaan sambungan listrik. Mekanisme otonomi penetapan tarif dasar listrik (TDL) di masing-masing wilayah kerja PLN akan memacu pertumbuhan cakupan listrik di daerah.

“Kalau PLN di masing-masing wilayah diberi keleluasaan otonom, akan menguntungkan konsumen. Kebijakan itu juga akan lebih menarik karena pimpinan PLN di masing-masing daerah bisa melakukan eksplorasi serta berinovasi di wilayahnya,” paparnya.

Namun yang menjadi problematika, kata Teguh, adalah pengambilan keputusan terkait kelangkaan pasok daya listrik di sejumlah wilayah. “Apakah pola restrukturisasi itu juga meliputi masalah penyiapan pembangkit listrik. Untuk wilayah dengan kendala ketersediaan daya, pola restrukturisasi tentu menjadi problem besar,” timpal Teguh.
Epi melanjutkan, kendala pasok daya listrik bisa ditanggulangi melalui pola kerjasama operasi antara PLN dengan investor pemasok kapasitas listrik. Epi mencontohkan pengalamannya menangani pembangunan rumah bagi pekerja PT International Nickel Tbk (Inco) yang berlokasi di Sorowako, Sulawesi Selatan.

“Banyak perusahaan yang memiliki pembangkit listrik melebihi kapasitas industrinya sehingga kelebihan daya listriknya bisa dijual kepada PLN. Selanjutnya PLN bisa menjualnya kepada konsumen umum, tentunya dengan harga lebih kompetitif,” paparnya.
Sementara Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Alvin Lie mengungkapkan, penyediaan fasilitas pembangkit listrik tetap harus melalui koordinasi lintas wilayah. DPR tidak menghendaki desentralisasi itu menciptakan pengkotak-kotakan kepentingan listrik di tiap daerah.

“Tetap ada koordinasi oleh tingkat pusat untuk penyediaan pasokan daya listrik. Kepentingan nasional tetap diupayakan dengan mempertimbangkan potensi di tiap wilayah,” jelas Alvin.
Ia menjelaskan, desentralisasi PLN sejalan dengan rekomendasi DPR yang mengurusi sektor energi. Dalam anjuran yang disampaikan sejak 2006 silam, Komisi VII DPR mengusulkan agar PLN menerapkan otonomi untuk setiap kantor distribusinya.
Begitu pula otonomi dalam memutuskan besaran TDL di tiap wilayah yang disesuaikan dengan kondisi setempat. “Sekarang tinggal bagaimana implementasinya, siapa orang-orang yang bakal ditunjuk menempati posisi strategis, struktur permodalan, dan kapan kebijakan itu diterapkan,” paparnya.

Restrukturisasi dan reorganisasi merupakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN yang dilaksanakan Selasa (8/1). Hingga akhir tahun ini, lima wilayah distribusi Jawa dan Bali akan diubah menjadi anak perusahaan baru.

Restrukturisasi itu juga mencakup persoalan diferensiasi tarif di tiap wilayah yang mengacu pada ketersediaan sumber daya primer serta kemampuan konsumen di daerah tersebut.

Pengembang menginginkan agar program itu mampu memperbaiki ketersediaan sarana dan prasarana kelistrikan di proyek-proyek RSh. Restrukturisasi dan reorganisasi di tubuh PLN diharapkan dapat melahirkan efisiensi kinerja yang berujung pada peningkatan layanan.

Sumber: INILAH.COM

[gundul]

Perihal Telkomsel di Tahun 2004 sampi lari ke negri tetangga ini bisa terjadi jika pemerintah tidak waspada atau sengaja mengadakan ritual per PELITA mencari sumber dana pesta politik 2009!
Kalau iya mau direstrukturisasi mbok ya mikir di 2010 ato 2011 . . .

Mohon pikirkan implikasi makro dari restrukturisasi:

• Apakah smua Karyawan PLN dan Instansi terkait telah dibuatkan ajang diskusi atau jajak pendapat tentang hal ini (giliran kepepet "Forum KM" kaga diinget)?
• Kapan karyawan dan pakar dibidangnya (instansi terkait) punya hak untuk mempertanyakan hasil RUPS yg diikuti para dedemit politik itu ?
• Apakah dana subsidi sudah tepat Jadwal sampai ke hilir, bagaimana mngatasi hal ini?
• Apakah sudah dipikirkan (kok ngoyo mjelang 2009) berapa dan siapa yg diuntung/ rugikan?

he he he parpol lg kepepet . . .

[abidin_m]

Dear Sir

PLN ADALAH MEMANG PERUSAHAAN BESAR, KALAU KITA LIHAT PERUSAHAAN LISTRIK SEJENISNYA DI DUNIA INI MISALNYA “ EDF (ELECTRICITE DE FRANCE) “ , PLN BELUM APA2. EDF ADALAH PERUSAHAAN MILIK PEMERINTAH FRANCE DAN TERNYATA PERUSAHAAN INI DAPAT MENGHASILKAN PROFIT YANG BESAR WALAUPUN DIA SEJENIS BUMN SEPERTI DI INDONESIA YANG DIKELOLA OLEH KARYAWAN PEMERINTAH. MESTINYA MENEG BUMN PERLU MENINJAU EDF BIAR ADA PERBANDINGAN. KALAU PLN SAMPAI DI PECAH-PECAH SEPERTI YANG DIRENCANAKAN APAKAH TIDAK MENJADI SEMAKIN TERPURUK KARENA MENDIRIKAN PERUSAHAAN BARU AKAN MENCIPTAKAN COST PERTAMA TINGGI, BELUM LAGI BEBAN PAJAK, LALU BEBAN UTANG KREDIT WAKTU PEMBANGUNAN SISTIM YANG ADA SAAT INI DIBEBANKAN KEPADA SIAPA?? Lalu kewajiban perusahaan ke karyawan bagaimana nantinya?? KALAU PLN DIPECAH2 NANTI MAKA MASING2 PERUSAHAAN AKAN DIKENAKAN PAJAK ,LALU PAJAK PAJAK PERUSAHAAN ITU AKAN DIBEBANKAN SECARA KUMULATIF DARI MULAI UNIT PEMBANGKITAN, UNIT OPERASI SISTIM , UNIT DISTRIBUSI KE RAKYAT DALAM BENTUK TARIF, SEHINGGA HARGA LISTRIK AKAN SEMAKIN MAHAL DAN RAKYAT AKAN SEMAKIN MENDERITA KARENA BIAYA HIDUP YANG BERTAMBAH.

SAYA KIRA ROH…ROH KAPITALIS SUDANG GENTAYANGAN DI REPUBLIK INI, OTAKNYA HANYA DIISI GENGAN IDE PRIVATISASI DAN YANG UJUNG UJUNGNYA MENJUAL ASSET NEGARA KE PIHAK ASING. JANGAN JANGAN SUDAH GENTAYANGAN PULA ROH-ROH JOHN PERKIND, AGEN SINDIKAT MAFIA BISNIS INTERNATIONAL YANG BERASAL DARI NEGARA ADIKUASA YANG SIAP MEROBEK ROBEK MANGSANYA PERUSAHAAN BESAR SEPERTI PLN.

SEMOGA ANAK-ANAK BANGSA INI SEGERA SADARLAH, KAPITALIS SEDANG MENGINTAI INDONESIA

TRIMS DARI
PENGGEMAR REPUBLIK MIMPI
ABIDIN MARPAUNG