Pemerintah pusat perlu segera tentukan alternatif ibukota pemerintahan baru yang terbebas dari hambatan rutin, seperti banjir serta kemacetan lalulintas atau secepatnya.mengambilalih perencanaan dan pembangunan Jakarta. “Pembangunan Jakarta kalau masih tetap sebagai ibukota negara RI, dengan melihat realitas di lapangan, seharusnya diambilalih perencanaan dan pembangunannya oleh pemerintah pusat, namun pengelolaannya tetap oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Satu hal lagi, tidak bisa setengah-setengah pembangunannya,” tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Senin (4/2).
Tjahjo berpendapat, jika setelah dinilai dari berbagai aspek ternyata kondisi Jakarta sudah sulit berubah drastis, pihaknya mengusulkan secepatnya menentukan alternatif ibukota pemerintahan baru. “Kalau tidak bisa lagi, sudah harus cepat ditentukan alternatif ibukota baru yang setidaknya tidak ada hambatan, khususnya banjir dan kemacetan itu tadi,” katanya.

Bencana banjir di Ibukota dan sekitarnya telah mampu mematikan seluruh aktivitas pemerintah pusat. “Saya kira DPR pasti setuju (dengan usulan dan upaya penataan kembali ibukota pemerintahan), apakah tetap di Jakarta atau mencari alternatif lain, sepanjang perencanaan terpadu oleh pemerintah pusat cermat, teliti dan proyeksinya jangka panjang sampai 100 tahun,” katanya.
Mengapa harus berdurasi jangka panjang, menurut Tjahjo, dari data yang ada di PDIP, Kota Jakarta sudah berposisi di bawah permukaan air laut, dengan beragam risiko berbahaya bagi suatu ibukota pemerintahan. Sebelumnya, beberapa tokoh politik dan pengamat kembali mengangkat lagi wacana mencari alternatif ibukota pemerintahan yang lebih representatif serta menunjukkan harkat martabat bangsa.

Selain diutarakan oleh Tjahjo Kumolo, pendapat senada juga disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPR Sutan Bathoegana, Suharso Monoarfa (Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR RI), pengamat politik dari Universitas Gajah Mada (UGM) Dr Cornelis Lay serta peneliti dan pengamat politik LIPI Dr Hermawan Sulistio.


Tak terselamatkan
Tata ruang Jakarta sudah tidak terselamatkan, sehingga apapun upaya yang dilakukan untuk mengendalikan banjir tidak ada artinya, kecuali mengembalikannya seperti semula dengan biaya sangat mahal. “Satu-satunya jalan keluar agar hubungan Indonesia dengan dunia internasional tetap terjalin dengan memindahkan ibukota,” kata Ketua Umum Lembaga Konsumen Jasa Konstruksi, Bambang Pranoto.
Saat hujan baru berlangsung satu setengah hari, ibukota sudah lumpuh, bandara ditutup, akses jalan tol menuju bandara putus. Padahal kawasan-kawasan ini merupakan obyek vital yang harus dijaga kelangsungannya, katanya. Volume banjir yang terjadi di Jakarta tidak akan teratasi dengan teknologi kostruksi apapun akibat penyimpangan tata ruang yang sudah parah sehingga sulit diperbaiki. “Tahun 2003 saya pernah hitung mencapai 23 juta meter kubik. Alokasi anggaran untuk mengatasi sudah tidak mungkin, apalagi mental pejabat yang betanggungjawab soal izin masih rendah alias korup,” kata Bambang.

“Saran saya satu-satunya cara ibukota pindah ke Kallimantan Tengah sesuai ide Bung Karno pada 1953. Namun dalam perkembangan tata ruangnya tetap harus dikendalikan,” ujarnya.
Penyimpangan itu berbentuk perubahan tata guna lahan, dilanggarnya ketentuan lingkup bangunan (building coverage) sehingga menghilangkan daya serap tanah terhadap air muka (hujan).

Kemudian muncul juga disorientasi tata ruang ego wilayah (yang meakibatkan ‘banjir kiriman’), yang sulit diperhitungkan. Mengingat penyimpangan dan dampaknya bersifat akumulatif.
Di Jakarta dua per tiga luasan sudah menjadi obyek banjir, sementara laju pembangunan prasarana banjir sama sekali tak seimbang dengan usaha menghindari dan menanggulanginya. “Jakarta akan tenggelam itu bisa dihitung kapan terjadi,” kata Bambang.


Pindah bandara
Karena kondisi Bandara Soekarno-Hatta yang rentan itu, maskapai penerbangan mulai berpikir untuk beralih ke Bandara Halim Perdanakusuma. Merpati Nusantara Airlines menjadi maskapai pertama yang memutuskan untuk mengalihkan penerbangan lewat Halim, yang berada di Jakarta Timur. Hari ini dua penerbangan Merpati jurusan Papua akan dialihkan ke bandara yang selama ini lebih banyak digunakan untuk fungsi militer dan kenegaraan tersebut.

Corporate Secretary Merpati Arlines Purwatmo menjelaskan, pengalihan seluruh penerbangan Merpati baru dilakukan Selasa (5/2) hari ini. “Untuk besok (hari ini) hanya dua penerbangan ke Papua pukul 21.15 dan pukul 22.00. Mulai Selasa (besok) penerbangan menuju ke Pekanbaru, Bali, dan Surabaya akan dialihkan ke Halim Perdanakusuma,” bebernya.

Untuk mendukung perpindahan penerbangan itu, manajemen Merpati telah menyiapkan komputer dan supporting equipment untuk lepas landas dan pendaratan pesawat. Agar penumpang tidak kecele, kata Purwatmo, ticketing staff mulai hari ini akan memberi tahu penumpang tentang perpindahan jalur pemberangkatan tersebut. Apakah fasilitas bandara dan groundhandling memadai untuk pendaratan dan penerbangan Merpati? Menurut Purwatmo, semua telah cukup. “Kami sudah bekerja sama dengan pihak AP II,” jelasnya. Sedangkan penerbangan lanjutan (connecting flight) Merpati di Bandara Soekarno-Hatta, menurut dia, tidak memengaruhi perpindahan tersebut. “Transit di Cengkareng kan cuma sebentar. Jadi, tidak perlu ikut dipindahkan,” tambahnya.

Kapuskom Publik Departemen Perhubungan Bambang S. Ervan kemarin menjelaskan, Dephub, TNI-AU, dan AP II sedang berkoordinasi untuk persiapan pengalihan penerbangan ke Bandara Halim. “Mereka saat ini (kemarin) membicarakan soal dukungan groundhandling (pengaturan darat), fuel, dan simulasi ATS (air traffic service) karena kapasitas bandara tersebut (Halim) terbatas,” lanjut Ervan.

Kacap Angkasa Pura II Haryanto menambahkan, sementara ini hanya Merpati yang bersedia pindah ke bandara yang dikelola TNI-AU tersebut. “Yang lain masih menunggu kesiapan groundhandling dan melihat situasi di Cengkareng. Sebab, umumnya jumlah armada pesawat mereka banyak sehingga kalau dipindah ke Halim justru akan repot,” tegasnya.

Garuda, maskapai penerbangan terbesar di Indonesia, masih pikir-pikir untuk beralih ke Halim. Menurut Kepala Komunikasi Harian Garuda Singgih Handoyo, Garuda tidak mungkin memindahkan sebagian penerbangan ke Halim karena banyaknya armada. “Harus semua dipindah karena banyak penumpang Garuda yang transit maupun ikut penerbangan sambungan di Soekarno-Hatta,” jelasnya.
Jika semua armada dipindah, tambah Handoyo, dukungan groundhandling dan kapasitas Halim tidak mencukupi. Sementara maskapai pelat merah itu memilih bertahan di Terminal F Soekarno-Hatta karena masih dalam batas situasi normal. Sementara Public Relation Manager Mandala Trisia Megasari menjelaskan bahwa maskapainya masih mempertimbangkan pindah ke Halim. Terutama kapasistasnya. “Karena itu, sementara masih bertahan di Cengkareng,” ujarnya.

sumber: http://www.oyr79.com/news/ri-perlu-i...terselamatkan/