Penahanan Eddie Widio no Terkesan Politis

[suminto]

Jakarta-RoL-- Wakil ketua Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) DPR Nizar Dahlan berpendapat kasus dugaan korupsi Dirut PLN Eddie Widiono dalam pembangunan PLTG Borang bernuansa politis.



"Saya menduga ada tangan-tangan politik yang bermain, ada rekayasa menjadikan Eddi Widiono tersangka. Kalau mau diganti ya.. ganti saja, jangan mencari-cari celah hukum. Saya melihat kasus PLN ini merupakan order tertentu yang dibungkus hukum," kata Nizar di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin.



Menurut dia, dalam proses penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian, hingga sekarang belum ditemukan bukti-bukti yang menunjukan keterlibatan Eddie Widiono. "Saudara Eddie sudah 20 hari ditahan dan baru sekali diperiksa. Dia sudah ditahan tapi belum juga ada bukti-bukti. Ada apa?," kata Nizar.



Selain itu, kata Nizar, petugas kepolisian yang melakukan penyidikan adalah polisi anti teror yang tidak mengetahui masalah ekonomi. "Jadi saya melihat kasus ini merupakan order dari pihak tertentu yang dibungkus dengan hukum. Ini ,fatsun, politik yang tidak sehat," kata anggota Komisi VII DPR ini.



Nizar melihat pihak kepolisian kedodoran dalam menangani kasus Eddie. Karena itu dia meminta Kapolri dalam menangani kasus Eddie untuk bisa bekerja secara profesional, tanpa merusak citra kepolisian karena harus menangani kasus hukum pesanan.



"Kita akan minta Komisi III untuk memanggil Kapolri untuk menanyakan mengenai kasus PLN ini. Komosi VII akan berkoordinasi dengan Komisi III dalam kasus Borang ini," katanya.



Kalau kasus PLN tersebut dibiarkan berlarut-larut, Nizar mengkhawatikan akan berdampak terhadap pengadaan listrik. "Kalau kasus ini berlanjut tidak mustahil kita akan mengalami krisis kelistrikan. Kalau ini terjadi, siapa yang bertanggungjawab," kata Nizar.



Sebagai anggota Komisi VII, Nizar tidak melihat adanya indikasi yang merugikan negara dalam pembangunan PLTG Borang. "Kebijakan PLN membangunan PLTG Borang itu karena untuk mengatasi masalah kelistrikan yang medesak. Kalau ditenderkan kan memakan waktu yang lama," kata Nizar. antara/pur